HUKUM DAGANG

Pengertian Hukum

Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius).

Hukum : aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam perniagaan.

Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Raja Louis XIV membuat 2 peraturan yaitu Ordonance Du Commerce (1673) dan Ordonance De La Marine (1681).

 

Sumber hukum dagang tempat dimana hukum dagang diatur:

1. Dalam bentuk undang-undang :

a. KUH Perdata dan KUHD.

b. UU No. 14 Tahun 1945 tentang Pos.

c. UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek.

D. Stb 1939 No. 569 Perseroan Indonesia atas nama.

2. Yang tidak tertulis (kebiasaan) : Timbul dalam praktek perdagangan, misalnya beberapa                        provisi komisioner untuk jenis barang dagang tertentu.

3. Persetujuan khusus : Persetujuan khusus yang dibuat oleh pihak-pihak.

4. Perjanjian antara negara (Traktat) tentang khusus dalam perdagangan.

5. Jurisprudensi : Keputusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,                                 dan dijadikan keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang                                       timbul.

 

Berapa Undang-Undang Bidang Bisnis

Aturan yang memberi landasan hukum keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktifitasnya.

J UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN

J UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN

J UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS

J UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN

J UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA

J UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004)

J UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA)

J UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH

 

 

Referensi :

http://www.pendekarhukum.com/home/3-hukum-dagang/7-pengertia-hukum-dagang.html

http://studihukum.wordpress.com/category/16-hukum-dagang/

http://www.scribd.com/doc/22280214/Hukum-Dagang

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: