PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan Konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun dalam uatu kenyataannya pada saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konumen dalam tingkatan yang dianggap dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.

 

Beberapa contohnya adalah :

– Makanan kadarluasa yang kini beredar seperti berupah parcel dan produk-produk                        kadarluasa pada dasarnya sangat berbahaya karena terdapat jamur dan bakteri yang bisa       menyebabkan keracunan.

– Masih banyak ikan yang mengandung formalin dan boraks, akibat nya jika dikonsumsi terus       menerus dapat berakibat timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapat memperpendek          usia hidup atau yang dapat menyebabkan kematian.

– Daging sisa atau bekas dari hotel dan restoran yang diolah kembali.

– Produk susu China yang mengandung melamin, ditemukan kandungan melamin disetiap             produk-produk susu buatan China. Zat tersebut biasa nya digunakan dalam perabotan rumah          tangga atau bahan plastik, tapi jika zat tersebut dicampurkan ke susu maka secara otomatis             akan meningkatkan kandungan protein pada susu, Tapi dapat berbahaya pada anak-anak   penyakit seperti, gagal ginjal bahkan meninggal dunia.

 

Hukum Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

  • Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
  • Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
  • Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
  • Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
  • Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
  • Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

 

Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen

 

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum unuk memberikan perlindunagn kepada konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang / jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mauun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

 

 

Direktorat Jendral Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidaj bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan olek konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang / jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang / jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memaukan barang kedalam daerah pabean.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyedian jasa asing untuk digunakan didalam wilayah Republik Indonesia.

9. Lembaga perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

10. klausula baku adalah setiap atuaran ketentuan dan syrat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahalu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/ perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

11. Badan penyelesaiaan sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan perlindungan konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

 

 

B A B II

ASAS DAN TUJUAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 2

Perlindungan Konsumen Bertujuan:

a. Meningkatkan kesadran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri:

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakai barang / jasa

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang / jasa yang menjamin kelangsunan usaha produksi barang / jasa, kesehatan, kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen.

 

 

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak Pelaku usaha adalah:

a. Hak untuk meneriam pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang / jasa yang diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengkea konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang / jasa yang diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pasal 7

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi an jaminan barang / jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang / jasa yang diproduksi / diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/ jasa yang berlaku

e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji / mencoba barang/ jasa tertentu serta memberi jaminan / garansi atas barang yang dibuat / yang diperdagangkan.

f. Memberi konpensasi ganti rugi/ penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang / jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi konpensasi ganti rugi/ penggantian apabila barang / jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

 

 

Referensi:

http://www.scribd.com/doc/18545014/makalah-perlindungan-konsumen

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen

http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/13/prn,20040413-02,id.html

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: